Sertifikasi Halal : Sebuah Opini

“@KicauanRisa belum ber-SH hukumnya syubhat (samar) menurut fatwa MUI. Oleh karenanya harus diperiksa sampai jelas status hukum kehalalannya.” (balasan dari @halalcorner atas twit saya beberapa hari lalu)

Jeleder! Rasanya seperti tersambar petir di siang bolong (ups lebay deh). Tapi sungguh rasanya saya jadi bagaimanaaa gitu yah membaca balasan twit tadi. Soalnya saya jadi ingat, saya kadang makan di warung nasi padang, beli sarapan nasi kuning di pinggir jalan, beli segala macam roti mulai dari yang tawar sampai aneka rasa di mana saja, jajan bakso, makan mie titi, lumpia, jalangkote, belum lagi kalau jalan di mal pengen nyoba donat merk inilah, seafood ala itulah, dkk, dll, dsb yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu soalnya membuat air liur saya banjir dan perut keroncongan  -_-“ (pssst, saya lagi in love sama emoticon yang satu itu hehehe). Yang mana semua yang saya sebutkan tadi hampir seluruhnya belum tentu ber-SH (sertifikat halal, red). Hanya berdasarkan kepercayaan saja, bahwa tak mungkin mereka tega mengkhianati saya dengan memasukkan unsur-unsur tak halal pada produk mereka. Nah lho … gimana dong??? Sedangkan menurut fatwa MUI hal itu termasuk perkara samar? Aihh… jadi saya makan apa dong?

Saking geregetannya saya lantas mencoba mencari beberapa informasi mengenai apa dan bagaimana sih faktanya soal SH ini? Dari beberapa situs yang berhasil saya cerna informasinya, diantaranya adalah : http://www.detikfood.com/read/2011/11/22/135036/1772895/1089/prosedur-sertifikasi-halal-air-kemasan

http://www.detikfood.com/read/2011/10/04/141622/1736573/901/langkah-sertifikasi-halal-untuk-katering

http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=320&lang=in

saya menyimpulkan untuk sementara bahwa SH adalah tanggung jawab MUI sebagai lembaga nirlaba yang berhak menerbitkannya. Agar suatu produk memperoleh SH maka ada prosedur yang harus ditempuh dan ada BIAYA yang harus dikeluarkan untuk kepentingan itu.

Hmmm … Saya membayangkan, memposisikan diri saya sebagai pedagang nasi campur di sebuah kios kecil. Apakah saya akan berminat untuk mendaftarkan produk saya untuk mendapatkan SH? Mana sempat!!! Sudah begitu harus bayar lagi. Ya ampuun …

Okey, memang pihak pemegang lisensi halal ini menjelaskan bahwa biaya yang diminta adalah semata-mata dalam rangka membiayai seluruh proses hingga SH ini terbit, misalnya untuk biaya audit dan laboratorium bukan untuk kepentingan kelompok apalagi pribadi. Hanya saja, dalam pikiran saya yang naïf ini, bukankah ini seharusnya menjadi  tanggung jawab pemerintah, yak? Saya (lagi-lagi) membayangkan dalam rangka menjamin rasa aman dan ketenangan warga negaranya atas kehalalan suatu produk maka pemerintahlah yang seharusnya proaktif terjun langsung ke lapangan menginspeksi segala jenis produk yang membutuhkan SH. (Bukankah mereka memang tugasnya seperti itu, menjamin keamanan dan ketentraman hidup warga negaranya? Termasuk soal SH juga dong, kan? Atau tidak begitu?) Jadi gambaran realnya adalah akan ada petugas-petugas SH bertebaran dimana-mana mengambil sampel kemudian mengujinya dan pada akhirnya produk yang diuji tinggal diberi stempel, halal or not? Gratis, sebagai bentuk pelayanan untuk rakyat. Wooow, keren ya kalau bisa seperti itu…

Bayangkan! Betapa damai dan tenteramnya hati ini bila saja khayalan saya itu bisa terwujud. Tak perlu lagi perasaan risau menghantui tatkala saya ingin menjajal sebuah produk makanan ataupun minuman bahkan bedak, lipstick, hand body lotion, krim muka, obat-obatan, sabun, sampo, odol …… ealahhh kok jadi panjang tah daftarnya?!!

#bila ada kesalahan dalam pemikiran saya pada tulisan ini maka hal itu semata adalah kedhoifan saya sebagai seorang manusia. Cmiiw.

Mau Baca Opini-opini Risa yang lain?

"Facebook membuat banyak orang lebih bahagia...

HAND-BAG jelek?

Yuk, Kita Tingkatkan Budaya Menulis dan Membaca Melalui Blogging

Vetsin, vitsin, pecin, mecin ... whatever!